SURABAYA, KlikNews.Co.iD – Harapan warga bantaran Sungai Wrati terhadap penanganan banjir tahunan kembali mengemuka. Setelah puluhan tahun menghadapi genangan yang kian memburuk, masyarakat kini menunggu langkah nyata, bukan hanya rencana teknis di atas kertas.
Dorongan tersebut menguat dalam pertemuan koordinasi lintas instansi yang digelar Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas bersama pemerintah daerah dan perwakilan masyarakat terdampak, Kamis (23/04/2026), di Gedung Bendungan Tugu, Kantor BBWS Brantas Surabaya.
Pertemuan difasilitasi melalui Dinas PU SDA-BM-BK Kabupaten Pasuruan dengan menghadirkan Forum DAS Wrati serta Pemerintah Desa Kedungringin.
Forum ini menjadi ruang penting untuk memperjelas arah penanganan banjir sekaligus memastikan kewenangan pengelolaan Sungai Wrati tidak lagi menjadi area abu-abu.
Kepala Bidang Perencanaan BBWS Brantas, Silo, menyampaikan bahwa pihaknya telah merumuskan strategi penanganan banjir sejak 2 April lalu dalam skema jangka pendek, menengah, hingga panjang.
Sebagai bagian dari rencana tersebut, BBWS Brantas menyiapkan langkah normalisasi sungai dan anak sungai, pelebaran badan Sungai Wrati dari 13 meter menjadi 20 meter, hingga pemanfaatan Sungai Bangil Tak sebagai penampung limpasan debit air.
“Total kebutuhan anggaran sekitar Rp9 miliar dan sudah kami ajukan ke pemerintah pusat,” jelasnya.
Namun di tengah paparan rencana tersebut, masyarakat tetap menunggu kepastian kapan pekerjaan fisik benar-benar dimulai.
Kepala Dinas PU SDA-BM-BK Kabupaten Pasuruan, Sarinah, bersama Kepala UPT PU SDA Provinsi Jawa Timur Wilayah Pasuruan–Probolinggo, Cahaya, menegaskan bahwa kewenangan Sungai Wrati berada sepenuhnya di bawah BBWS Brantas.
Menurutnya, pemerintah daerah siap membantu sepanjang terdapat permintaan resmi dan skema pembiayaan yang jelas.
“Secara kewenangan memang berada di BBWS Brantas. Pemerintah provinsi maupun kabupaten pada prinsipnya siap mendukung, tetapi mekanisme penganggaran harus tertib agar tidak menimbulkan persoalan administrasi,” tegas Sarinah.
Di sisi lain, Kepala Desa Kedungringin, Rizky Wahyuni, menggambarkan dampak banjir yang terus berulang selama lebih dari tiga dekade terakhir. Bahkan dalam lima tahun terakhir, kondisi genangan dinilai semakin berat dan berlangsung lebih lama.
“Sekarang banjir tidak hanya datang saat musim hujan, tetapi bisa bertahan berminggu-minggu. Jalan desa menjadi lembap, rumah warga berlumut. Selama ini yang datang lebih banyak bantuan darurat, sementara solusi permanen belum terlihat,” ujarnya.
Nada yang lebih tegas disampaikan Ketua Forum DAS Wrati, Henry Ki Demang. Ia menekankan bahwa masyarakat tidak lagi membutuhkan sekadar pemetaan masalah, tetapi kepastian pelaksanaan.
“Kami ingin langkah konkret. Kalau kendalanya anggaran, maka pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten harus duduk bersama menentukan siapa berbuat apa. Jangan sampai rencana hanya berhenti sebagai dokumen,” tegasnya.
Henry juga memastikan masyarakat siap mendukung proses di lapangan, termasuk jika pelebaran sungai dari 13 meter menjadi 20 meter berdampak pada lahan warga.
Forum DAS Wrati bersama Pemerintah Desa Kedungringin, Kedungboto, dan Tambakan, kata dia, siap membantu proses sosialisasi kepada petani maupun pemilik lahan terdampak.
“Warga siap mendukung. Tapi yang ditunggu sekarang adalah bukti kerja nyata. Kalau memang tidak bisa ditangani optimal, sebaiknya kewenangan dialihkan agar penanganannya tidak terus berlarut,” pungkasnya. (Mal/Red)
Tinggalkan Balasan