PASURUAN, KLIKNEWS.CO.ID – Dugaan carut-marut pengelolaan di Desa Tamansari kini makin terbuka lebar. Mulai dari hilangnya motor warga yang penuh tanda tanya, polemik ambulance, mobil siaga desa, hingga munculnya isu PBB, BPJS Ketenagakerjaan dan uang Bumdes, membuat warga akhirnya turun tangan dan melawan.
“Kalau desa bersih, tidak mungkin masalah muncul terus. Warga sudah capek dibohongi dan disuruh diam,” ujar salah satu warga usai mendatangi BPD Tamansari. Selasa (26/5/2026).
Awalnya, kegaduhan hanya soal motor warga yang hilang secara misterius. Namun persoalan terus melebar hingga menyeret pengadaan ambulance dan mobil siaga desa yang dinilai penuh kejanggalan. Belum selesai di situ, kini warga kembali dibuat resah dengan munculnya persoalan tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), BPJS Ketenagakerjaan hingga dugaan penggunaan uang Bumdes.
Situasi tersebut membuat sejumlah tokoh masyarakat bersama anggota BPD bergerak mendatangi Ketua BPD. Mereka mendesak agar lembaga pengawas desa tidak lagi hanya menjadi penonton dan segera memanggil kepala desa untuk memberikan penjelasan resmi di hadapan masyarakat.
Tak hanya menyampaikan protes secara lisan, warga juga melayangkan surat resmi berisi tuntutan klarifikasi terbuka atas berbagai persoalan yang dinilai makin liar dan mencoreng pemerintahan desa.
“Jangan sampai rakyat terus disuruh percaya, sementara masalah di desa malah tambah banyak,” celetuk warga lainnya.
Dalam surat itu, warga menyoroti persoalan ambulance, mobil siaga desa hingga tagihan PBB. Namun yang paling menyita perhatian, muncul juga pertanyaan terkait BPJS Ketenagakerjaan dan penggunaan uang Bumdes yang dinilai belum transparan.
Di tengah memanasnya situasi, Kepala Desa Tamansari, Mustain Romli, justru dinilai berbelit saat dikonfirmasi wartawan. Dua kali meminta bertemu untuk memberikan klarifikasi, namun dua kali wartawan dibuat menunggu berjam-jam tanpa kepastian.
Alih-alih memberi penjelasan terbuka, Romli akhirnya memilih memberikan klarifikasi melalui pesan WhatsApp.
“Iya mas, untuk mobil ambulance di tahap 1 sudah terbayar DP Rp100 juta dan itu sudah sesuai SPJ. Namun di tahap 2 ternyata Desa Tamansari terkena efisiensi anggaran sehingga dana mobil ambulance tidak bisa dicairkan. Tapi desa berupaya menyelesaikan dengan pihak Wuling akhir bulan ini,” kata Romli.
Namun pernyataan tersebut langsung dibantah pihak PT. Putra Perdana Indoniaga (Wuling). Salah satu perwakilan dealer menegaskan bahwa dana DP yang masuk bukan Rp100 juta seperti yang disampaikan kepala desa.
“Itu tidak benar. Yang masuk tetap Rp70 juta sampai sekarang,” tegasnya.
Pernyataan yang saling bertolak belakang itu makin memicu kecurigaan warga. Mereka mempertanyakan mana data yang benar dan siapa yang sebenarnya tidak jujur kepada publik.
Terkait mobil siaga desa warna hitam yang juga ramai dipersoalkan, Romli mengklaim kendaraan itu dibeli menggunakan uang pribadinya dan sengaja ditaruh di balai desa agar bisa digunakan warga.
“Mobil siaga desa warna hitam itu saya beli pakai uang pribadi dan saya taruh di balai desa supaya bisa dipakai warga,” ujarnya.
Namun, saat disinggung soal raibnya mobil siaga desa, Mustain Romli memilih bungkam dan enggan memberikan jawaban jelas.
Sementara untuk persoalan PBB, Romli mengaku akan berkoordinasi dengan pihak pajak terkait persoalan tersebut.
Meski begitu, penjelasan kepala desa belum mampu meredam kemarahan warga. Mereka mengaku kecewa karena klarifikasi yang disampaikan dinilai tidak sinkron dengan fakta di lapangan. (Mal)
Tinggalkan Balasan