BLITAR, KLIKNEWS.co.id – Sikap diam Bupati Blitar dan Ketua DPRD Kabupaten Blitar terhadap tuntutan warga agar Kecamatan Kanigoro memiliki SMA/SMK negeri menuai kecaman.
Sepekan setelah banner surat terbuka dipasang di simpang empat Kanigoro, belum ada tanggapan maupun langkah nyata dari kedua pejabat tersebut.
Direktur Ki Demang Community, Henry Sulfianto, menilai bungkamnya Bupati dan Ketua DPRD merupakan bentuk ketidakpekaan terhadap aspirasi masyarakat yang menginginkan akses pendidikan lebih layak di ibu kota Kabupaten Blitar.
“Sampai sekarang tidak ada respons, masyarakat wajar mempertanyakan komitmen mereka. Jangan sampai janji meningkatkan pelayanan pendidikan saat kampanye hanya menjadi pemanis politik yang tidak pernah diwujudkan,” tegas Henry, yang akrab disapa Londo, saat dikonfirmasi, Senin (6/7).
Menurutnya, karena aspirasi warga tidak mendapat jawaban dari pemerintah kabupaten, pihaknya mengambil langkah dengan mengirim surat resmi kepada Gubernur Jawa Timur, DPRD Provinsi Jawa Timur, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, hingga DPP PDI Perjuangan.
“Kami kecewa. Pejabat publik digaji dari uang rakyat, bukan untuk mengabaikan aspirasi. Jika pemerintah kabupaten tetap bungkam, kami minta pemerintah provinsi mengambil alih perhatian terhadap persoalan ini,” ujarnya.
Londo juga menyayangkan belum adanya sikap dari Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar yang membidangi pendidikan. Menurutnya, hingga kini tidak ada penjelasan maupun solusi jelas terkait kebutuhan SMA/SMK negeri di Kecamatan Kanigoro, meski persoalan tersebut sudah lama menjadi harapan masyarakat.
Dukungan terhadap pembangunan SMA/SMK negeri di Kanigoro terus menguat. Sunari (52), warga Desa Sawentar yang melintas di simpang empat Kanigoro, berharap pemerintah segera merealisasikan pembangunan sekolah negeri di wilayah tersebut.
“Kami mendukung penuh. Anak-anak tidak perlu lagi sekolah jauh ke Kota Blitar, Garum, Sutojayan, atau Kademangan. Kanigoro ini ibu kota kabupaten, sudah seharusnya memiliki SMA/SMK negeri sendiri,” katanya.
Ki Demang Community juga mengklaim mayoritas komentar di media sosial, baik Facebook, TikTok maupun Instagram, berisi dukungan terhadap pembangunan SMA/SMK negeri di Kecamatan Kanigoro sebagai ibu kota Kabupaten Blitar.
Hingga berita ini ditayangkan, Pemerintah Kabupaten Blitar belum memberikan tanggapan atas tuntutan warga terkait pembangunan SMA/SMK negeri di Kecamatan Kanigoro.
(Red*)
Tinggalkan Balasan