MALANG, KlikNews.Co.Id – Sosok drg. Febby Mandolang mendadak menjadi pusat gravitasi Masyarakat di gedung DPRD Kabupaten Malang. Namun, alih-alih hadir memberikan keterangan, ia justru menjadi teka-teki. Absennya Febby dalam agenda krusial Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) memicu spekulasi yang kian liar, terutama setelah sebuah surat kaleng beredar luas, menyeret namanya ke dalam pusaran tudingan yang tak main-main.
Upaya para pemburu berita untuk mendapatkan klarifikasi langsung tak berjalan mulus. Alih-alih mendapatkan keterbukaan, justru membentur tembok birokrasi yang kokoh kuat tak tertandingi bak Tembok China.
Padahal, kesepakatan untuk bertemu sudah dirajut jauh hari dengan Kepala Cabang BPJS Kesehatan Malang, Hernina. Janji itu buyar seketika pada Senin, 27 April lalu. Dengan alasan agenda rapat yang mendadak, Hernina membatalkan janji temu tersebut secara sepihak.
Sebagai pelipur lara, awak media hanya disodori kontak Dodi, sang Humas. Namun, janji Dodi untuk menemui jurnalis pun bak menggantang asap penuh ketidakpastian.
Sikap tertutup ini kian mempertebal kecurigaan adanya strategi “tutup pintu” di internal BPJS Kesehatan Malang. Hal ini seolah mengonfirmasi poin kesembilan dalam surat kaleng yang kini menjadi buah bibir. Dalam dokumen itu, si penulis mengeluhkan sulitnya akses menemui pucuk pimpinan.
“Kami kalau mau ketemu Kepala Cabangnya selalu dipersulit dengan alasan keluar kota, ada rapat, dan masih banyak alasan lainnya. Tampaknya ini strategi mereka,” tulis pengirim surat gelap tersebut.
Upaya proteksi terhadap Febby terasa sangat kental. Sebelum pembatalan janji temu, Hernina sempat berkirim pesan kepada jurnalis Kliknews.co.id. Ia menyebut kondisi psikologis Febby sedang rontok akibat Pemeriksaan Khusus (Riksus) yang berlarut-larut.
“Jik arep ditakoni opo maneh, Mas? Takon aku ae…” (Mau ditanya apa lagi, Mas? Tanya saya saja), “tulis Hernina.
“Ia,(Hernina) bahkan meminta agar polemik surat kaleng ini tidak lagi diungkit. “Nyuwun tulung… Rasanya sudah cukup membahas surat kaleng ini. Enggak perlu lagi ditanya-tanyakan lagi kepada yang bersangkutan (drg. Febby Mandolang)”.
Bagi kalangan jurnalis jawaban “satu pintu” lewat Humas dianggap tak memadai.
Absennya Febby di gedung dewan telah menjadi catatan merah bagi para wakil rakyat. Kutipan langsung dari sang dokter dianggap sebagai kunci untuk menjaga keberimbangan berita dan menghindari bias informasi yang kerap muncul dalam penjelasan perantara.
Meski awak media sempat menawarkan jalan tengah wawancara dengan pendampingan Humas, “Dodi” tetap bergeming di balik barikade birokrasinya.
Kini, publik hanya bisa menanti, akankah Febby Mandolang muncul dengan klarifikasi yang terang benderang, atau tetap bersembunyi di balik narasi-narasi protektif?.
Satu hal yang menjadi perhatian adalah tingkat detail dalam dokumen tersebut, mulai dari penyebutan sosok ‘BOS’ hingga kronologi penyerahan aset pada akhir 2025. Jika surat itu tidak berdasar, muncul pertanyaan mengapa informasi yang tercantum begitu spesifik. Di sinilah letak pentingnya kehadiran drg. Febby untuk memberikan klarifikasi agar spekulasi tidak berkembang menjadi bola liar.
Hingga laporan ini diturunkan, upaya konfirmasi resmi untuk memastikan validitas detail dalam surat tersebut masih terus diupayakan, meski barikade birokrasi masih tampak sulit ditembus.(Wendy)
Tinggalkan Balasan