Program MBG Pasuruan Diguncang Kritik, AJPB Desak BGN Dievaluasi Total

Juni 22, 2026 21:47

PASURUAN, KLIKNEWS.co.id – Dugaan keracunan puluhan pelajar, persoalan sanitasi dapur MBG, hingga minimnya keterbukaan informasi memicu kritik keras terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pasuruan.

Aliansi Jurnalis Pasuruan Bersatu (AJPB) menilai Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Pasuruan belum menunjukkan pengawasan dan transparansi yang memadai. Sorotan itu disampaikan dalam audiensi bersama Komisi IV DPRD Kabupaten Pasuruan dan Satgas BGN, Senin (22/6/2026).

AJPB meminta seluruh persoalan yang mencuat dibuka secara terang agar tidak terus memunculkan tanda tanya di tengah masyarakat.

Ketua AJPB, Henry Sulfianto, mengatakan pemerintah daerah telah memberikan dukungan fasilitas kepada BGN. Namun, menurutnya, publik justru kesulitan memperoleh informasi terkait SPPG yang diduga bermasalah maupun langkah penindakan yang telah dilakukan.

“Kalau semuanya tertutup, wajar kalau publik mempertanyakan kinerja BGN,” tegas Henry.

Komisioner AJPB, Masroni, menilai dugaan keracunan susu yang menimpa sejumlah siswa di Martopuro tidak boleh dianggap sebagai insiden biasa. “Harus dibuka dari mana asal susu, siapa yang meloloskan, dan bagaimana pengawasannya. Jangan sampai kasus ini menguap tanpa kejelasan,” ujarnya.

AJPB juga menyoroti dugaan IPAL yang tidak memenuhi standar di salah satu SPPG di Kecamatan Bangil. Menurut mereka, temuan itu menunjukkan pengawasan terhadap dapur penyedia MBG masih perlu diperketat agar keamanan pangan benar-benar terjamin.

Menanggapi kritik tersebut, perwakilan BGN Kabupaten Pasuruan, Nurkholis, membantah adanya pengurangan kuota penerima manfaat. Ia menjelaskan jumlah penerima hanya menyesuaikan data kehadiran siswa dari sekolah.

“Semua SPPG juga diwajibkan memiliki IPAL dan sertifikat laik operasi,” katanya.

Terkait dugaan keracunan, Nurkholis menyebut BGN telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk melakukan pemeriksaan dan evaluasi. Ia juga menegaskan pergantian Koordinator BGN Kabupaten Pasuruan merupakan kewenangan BGN pusat, bukan pemerintah daerah maupun DPRD.

Anggota DPRD Kabupaten Pasuruan, Najib dan Kasiman, mendukung tuntutan evaluasi menyeluruh. Mereka menegaskan program MBG tidak hanya harus tepat sasaran, tetapi juga menjamin keamanan pangan, pengawasan yang ketat, dan transparansi penuh.