MALANG, KLIKNEWS.CO.ID – Persoalan kepemilikan tanah yang kini digunakan sebagai Kantor Desa Sumberagung, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, kembali menjadi perhatian.
Polemik lahan seluas kurang lebih 1.200 meter persegi tersebut kini bergulir hingga Gedung DPRD Kabupaten Malang melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi I dan Komisi II, Rabu (11/11/2026).
Dalam forum tersebut, keluarga Kasim/Suyadi melalui kuasa hukumnya, Agus Subyantoro, S.H., meminta kejelasan status hukum tanah yang selama puluhan tahun digunakan sebagai kantor desa.
Pihak keluarga menegaskan, tanah tersebut sejak awal hanya dipinjamkan untuk kepentingan pemerintahan desa, bukan diserahkan ataupun dialihkan kepemilikannya menjadi aset desa.
Persoalan ini memiliki riwayat panjang. Berawal dari musyawarah pada 8 Januari 1972, saat disepakati pembangunan kantor desa di atas sebagian tanah milik Kasim/Suyadi dengan luas kurang lebih 1.200 meter persegi. Lokasinya berada di Jalan Raya Sumberagung Nomor 512, Desa Sumberagung, Kecamatan Sumbermanjing Wetan.
Kesepakatan tersebut kemudian diperkuat melalui perjanjian bersama pada 1990. Salah satu poin penting dalam perjanjian itu menyebutkan bahwa tanah digunakan dengan status pinjam. Apabila keluarga pemilik sudah tidak lagi menjabat sebagai perangkat desa, tanah harus dikembalikan kepada pemilik atau keluarganya.
Namun, puluhan tahun berselang, status tanah tersebut justru memunculkan perbedaan pandangan antara keluarga Kasim/Suyadi dengan Pemerintah Desa Sumberagung.
Keluarga Kasim/Suyadi menilai tidak pernah ada proses pengalihan hak kepemilikan kepada pemerintah desa.
Sebaliknya, pihak pemerintah desa berpandangan bahwa lahan yang digunakan sebagai kantor desa merupakan aset desa karena diperoleh melalui pembelian dari Samsiyah.
Persoalan semakin mengemuka setelah ditemukan perbedaan data luas tanah dalam sejumlah dokumen.
Dalam Akta Jual Beli (AJB) Nomor 175/SWT/AJB/V/2001 tertanggal 3 Mei 2001, tercantum pembelian tanah oleh Samsiyah dengan luas sekitar 4.975 meter persegi.
Namun, dalam surat pernyataan bermaterai tertanggal 3 Oktober 2025, Samsiyah menerangkan bahwa tanah yang sebenarnya dibeli hanya sekitar 629 meter persegi. Sebagian tanah seluas kurang lebih 79 meter persegi juga disebut telah dijual kepada Nurhayati.
Perbedaan angka tersebut menjadi salah satu poin yang dipersoalkan keluarga Kasim/Suyadi. Sebab, terdapat selisih cukup signifikan antara luas tanah yang tercantum dalam AJB, keterangan pembelian Samsiyah, dan lahan yang saat ini digunakan untuk kantor desa.
Kuasa hukum keluarga menilai, kondisi tersebut perlu ditelusuri lebih jauh untuk memastikan asal-usul tanah, riwayat penguasaan, serta dasar hukum penggunaannya sebagai fasilitas pemerintahan desa.
Dari sisi hukum, pihak keluarga mengacu pada Pasal 1740 KUHPerdata tentang pinjam pakai dan Pasal 1338 KUHPerdata mengenai kekuatan mengikat perjanjian yang dibuat secara sah.
Menurut argumentasi pihak keluarga, penggunaan tanah berdasarkan kesepakatan pinjam pakai tidak serta-merta mengalihkan hak kepemilikan kepada pihak yang meminjam. Karena itu, klaim tanah sebagai aset desa harus didukung bukti kepemilikan dan proses peralihan hak yang jelas.
Usai mengikuti RDPU, Agus Subyantoro, S.H., selaku Kuasa Hukum Kasim/Suyadi, menyampaikan bahwa seluruh alat bukti yang diajukan pihaknya maupun dokumen dari pemerintah desa kini tengah menjalani pengkajian secara mendalam dari aspek hukum.
Proses tersebut melibatkan sejumlah instansi terkait, mulai Dinas Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional (BPN), hingga Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).
“Seluruh alat bukti yang kami sampaikan, maupun yang diserahkan oleh pihak pemerintah desa, saat ini sedang dalam proses pengkajian mendalam dari sisi hukum.
Proses ini melibatkan instansi terkait, mulai dari Dinas Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional (BPN), hingga pihak BKAD,” ungkap Agus, Rabu (11/11/2026).
Tak hanya berkutat pada pemeriksaan dokumen, pihaknya juga telah menerima rekomendasi untuk melakukan peninjauan langsung ke lokasi sengketa pada akhir November atau awal Desember mendatang.
Menurut Agus, peninjauan lapangan menjadi tahapan penting untuk mencocokkan data administrasi dengan kondisi sebenarnya. Mulai batas-batas tanah, titik lokasi yang dipersoalkan, hingga keberadaan alat bukti di lapangan.
“Dari hasil koordinasi, direkomendasikan agar pada akhir November atau awal Desember mendatang kita melakukan peninjauan langsung ke lapangan.
Langkah ini penting untuk mencocokkan batas-batas wilayah, lokasi sengketa, serta mengecek keberadaan alat bukti di lokasi,” jelasnya.
Selain dokumen tertulis, Agus menyebut pihaknya juga telah menghadirkan saksi yang memiliki keterkaitan langsung dengan sejarah penggunaan tanah tersebut.
Saksi tersebut merupakan mantan perangkat desa yang turut menandatangani surat pernyataan pinjam pakai pada 1972 silam. Keterangan saksi itu telah diambil secara langsung dan menjadi bagian dari materi pembuktian yang disiapkan pihak keluarga.
Agus menilai, kehadiran saksi sejarah tersebut menjadi salah satu unsur penting dalam mengungkap bagaimana awal mula tanah itu digunakan untuk kepentingan pemerintahan desa.
“Posisi pembuktian kita saat ini jauh lebih kuat. Kami telah menghadirkan saksi kunci, yaitu mantan perangkat desa yang turut menandatangani surat pernyataan pinjam pakai pada tahun 1972 silam, dan keterangannya sudah kami ambil secara langsung,” terangnya.
Meski demikian, seluruh alat bukti dari kedua belah pihak masih dalam proses pengkajian. Hasil telaah dokumen dan peninjauan lapangan nantinya diharapkan dapat memberikan gambaran lebih terang mengenai riwayat penguasaan serta status hukum tanah tersebut.
Di sisi lain, keluarga Kasim/Suyadi berharap persoalan ini dapat diselesaikan dengan mengedepankan dialog dan musyawarah.
Pihak keluarga meminta agar tanah dikembalikan kepada pemilik atau ahli waris apabila nantinya terbukti masih berstatus pinjam pakai.
Namun, apabila lahan tersebut tetap dipertahankan untuk kepentingan Kantor Desa Sumberagung, keluarga berharap ada penyelesaian melalui kesepakatan bersama, termasuk kemungkinan pemberian kompensasi yang layak.
Bagi keluarga, persoalan ini bukan semata menyangkut pemanfaatan lahan untuk fasilitas pemerintahan. Lebih dari itu, kepastian status kepemilikan dan penghormatan terhadap kesepakatan yang disebut telah dibuat sejak puluhan tahun lalu menjadi hal mendasar yang ingin diperjuangkan.
Kini, hasil pengkajian lintas instansi dan rencana peninjauan lapangan pada akhir November atau awal Desember mendatang menjadi tahapan yang dinantikan.
Melalui proses tersebut, diharapkan polemik tanah seluas kurang lebih 1.200 meter persegi yang kini digunakan sebagai Kantor Desa Sumberagung dapat menemukan titik terang. Sehingga kepastian hukum bagi seluruh pihak bisa diperoleh tanpa harus mengesampingkan kepentingan pemerintahan desa maupun hak pihak keluarga Kasim/Suyadi.(WEN)
Tinggalkan Balasan