PASURUAN, KLIKNEWS.co.id – Dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Non-APBD Tahun 2026 resmi mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Pasuruan dalam Rapat Paripurna IV, Rabu (11/11/2026).
Persetujuan tersebut mencakup perubahan regulasi pajak dan retribusi daerah serta penambahan penyertaan modal pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat, didampingi Wakil Bupati Pasuruan, pimpinan dan anggota dewan, serta Sekretaris Daerah.
Dari total 50 anggota DPRD, sebanyak 37 orang hadir dan 13 lainnya tidak hadir. Dengan jumlah tersebut, rapat dinyatakan memenuhi kuorum sebagaimana ketentuan Pasal 123 Peraturan DPRD Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2024.
Sebelum memasuki agenda pembahasan, rapat diawali dengan pembacaan Surah Al-Fatihah dan mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan.
Dalam laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), juru bicara Sugianto menjelaskan, bahwa perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah melewati sejumlah tahapan.
Mulai dari harmonisasi, pembahasan bersama, fasilitasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur hingga evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Materi perubahan meliputi penyesuaian tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) secara bertingkat, termasuk pemberlakuan tarif khusus untuk lahan pangan dan peternakan.
Selain itu, regulasi tersebut mempertegas pengecualian retribusi kebersihan terhadap jalan umum, taman, tempat ibadah, dan fasilitas sosial.
Perubahan juga mencakup perluasan objek retribusi jasa usaha, ketentuan pelaporan pajak, pemberian insentif pemungutan, sanksi administrasi hingga penyesuaian tarif retribusi.
Sementara itu, Ketua Pansus 2, Sugiarto, memaparkan substansi Raperda tentang penambahan penyertaan modal pemerintah daerah kepada BUMD.
Regulasi tersebut mengatur akumulasi penyertaan modal yang telah disetorkan hingga 2025 serta batas penambahan modal berikutnya kepada PT BPR Jatim, BPR Mina Mandiri, Perumda Air Minum, dan PSD Pasuruan Lestari Jaya.
Ia mengatakan, penyaluran tambahan modal tidak dilakukan sekaligus. Pencairannya akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah serta mempertimbangkan hasil penilaian kinerja dan tingkat kesehatan masing-masing BUMD.
Lebih lanjut, proses penyertaan modal harus didahului kajian analisis investasi oleh tim independen untuk memastikan penggunaan anggaran memiliki dasar pertimbangan yang jelas.
Pansus 2 juga memberikan sejumlah rekomendasi. Di antaranya peningkatan kontribusi dividen kepada daerah, pembenahan pelayanan air minum, penguatan UMKM dan literasi keuangan, optimalisasi aset komersial, serta pengawasan dan evaluasi secara berkala.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Pasuruan menegaskan bahwa perubahan tarif pajak dan retribusi harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menambah beban masyarakat.
“Kami pastikan kebijakan ini berimbang, di satu sisi memperkuat pendapatan daerah, di sisi lain kualitas pelayanan publik harus terus meningkat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kebijakan penyertaan modal kepada BUMD juga tidak boleh dipandang sebatas penambahan suntikan dana dari pemerintah daerah.
Menurutnya, investasi tersebut harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pelayanan dasar sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Ia menambahkan, BUMD harus mampu mengoptimalkan potensi usaha dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.
“BUMD harus mampu menjadi motor penggerak ekonomi daerah, bukan justru bergantung terus pada anggaran,” tegasnya.
Dengan disetujuinya kedua Raperda tersebut, pemerintah daerah diharapkan memiliki landasan regulasi yang lebih kuat dalam mengoptimalkan pendapatan daerah sekaligus meningkatkan kinerja BUMD.
Kedua Raperda dinyatakan telah harmonis secara yuridis dan disetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pasuruan. (Mal/San)
Tinggalkan Balasan