SURABAYA, KLINEWS.CO.ID – Polda Jawa Timur bersama Polres jajaran membongkar 21 kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) melalui Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD). Sebanyak 29 orang ditetapkan sebagai tersangka.

Pengungkapan tersebut disampaikan Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast dalam konferensi pers, Jumat (20/11/2026).

Ia mengatakan, pengungkapan ini merupakan komitmen kepolisian dalam memberantas perdagangan orang, khususnya perekrutan pekerja migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural.

Sementara itu, Dirres PPA/PPO Polda Jatim Kombes Pol Ganis Setyaningrum menjelaskan, delapan kasus ditangani Ditres PPA/PPO Polda Jatim dengan 14 tersangka. Sedangkan 13 kasus lainnya ditangani Polres jajaran dengan 15 tersangka.

“Pengungkapan ini merupakan wujud nyata komitmen dan sinergitas Polda Jawa Timur bersama instansi terkait dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang,” ujar Kombes Pol Ganis.

Ia menjelaskan, para pelaku menawarkan pekerjaan di luar negeri melalui media sosial dengan iming-iming gaji tinggi. Korban kemudian diminta membayar biaya pengurusan dokumen hingga keberangkatan.

Salah satu kasus melibatkan 15 korban asal Lamongan yang dijanjikan bekerja di Armenia dengan gaji Rp15 juta per bulan. Namun, biaya keberangkatan yang diminta mencapai Rp75 juta.

Kasus lainnya berupa perekrutan pekerja ke Jepang dengan biaya Rp40 juta hingga Rp75 juta per orang.

Lebih lanjut, Polda Jatim juga mendalami dugaan TPPO terhadap dua WNI yang dijanjikan bekerja sebagai tentara di Rusia dengan iming-iming gaji Rp54 juta per bulan.

Keberangkatan keduanya berhasil dicegah melalui koordinasi dengan Lanudal Juanda dan Imigrasi di Bandara Juanda. Penyidik kini masih mengembangkan perkara tersebut.

Selain itu, kepolisian mengungkap dugaan penempatan PMI nonprosedural sebagai asisten rumah tangga di Singapura dan kawasan Timur Tengah.

Para tersangka dijerat Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sesuai perkara masing-masing.

Kombes Pol Ganis mengimbau masyarakat tidak mudah tergiur tawaran kerja bergaji tinggi di luar negeri tanpa memastikan legalitas perusahaan penempatan.

Ia menambahkan, masyarakat yang menemukan indikasi perekrutan ilegal dapat melapor melalui layanan kepolisian 110 atau instansi terkait. (Mal*)