Setelah dua bulan masa perbaikan, ruang kelas SDN Ketawanggede kini siap digunakan kembali oleh siswa. Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan, mengungkapkan bahwa perbaikan yang dilakukan ini merupakan hasil dari upaya belanja masalah oleh pemerintah kota, yang mengutamakan penanganan kondisi darurat di sekolah tersebut.
Iwan menjelaskan bahwa meskipun terdapat keterbatasan anggaran, perbaikan tersebut berhasil terlaksana berkat dukungan dana Tanggungjawab Sosial Perusahaan (TSP) yang mencapai Rp 611 juta. Awalnya, Pemkot Malang merencanakan perbaikan untuk 11 sekolah, namun fokus diputuskan pada SDN Ketawanggede karena kondisi bangunannya yang sudah sangat rusak dan berpotensi ambruk, apalagi menjelang musim hujan.
“Kami awalnya ingin memperbaiki 11 sekolah, namun kami prioritaskan SDN Ketawanggede karena kondisinya yang darurat. Kalau tidak segera diperbaiki, sekolah ini bisa ambruk,” ujar Iwan pada Jumat (14/2/2025).
Lebih lanjut, Iwan menyebutkan bahwa anggaran yang ada digunakan untuk membongkar atap yang rusak dan menggantinya dengan material yang lebih kokoh seperti rangka baja ringan. Perbaikan ini bukan sekadar renovasi plafon atau pengecatan, melainkan upaya jangka panjang untuk memastikan bangunan sekolah dapat bertahan antara 10 hingga 20 tahun ke depan.
“Dengan anggaran sebesar Rp 611 juta, kami pastikan atap dan kerangka bangunan diganti dengan baja ringan. Ini untuk memastikan fasilitas yang mendukung proses pembelajaran lebih lama,” tambahnya.
Iwan juga mengapresiasi kinerja cepat perangkat daerah yang berhasil menyelesaikan perbaikan dalam waktu dua bulan, mulai dari pertengahan November 2024 hingga Januari 2025. Pada kunjungan terakhirnya, Iwan menyaksikan bahwa ruang kelas sudah siap digunakan kembali.
“Kami melakukan belanja masalah dua atau tiga bulan lalu, dan setelah satu bulan pembangunan sudah dimulai. Kini, perbaikan selesai dan ruang kelas siap digunakan siswa,” ujar Iwan.
Kedepannya, Iwan berharap semakin banyak pelaku usaha yang dapat berkolaborasi dengan Pemkot Malang untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, dengan target 2.000 pelaku usaha yang terlibat dalam berbagai program pemerintah kota.(red)
