PASURUAN, KLIKNEWS.co.id – Audiensi terbuka antara organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Pasuruan berlangsung aman dan tertib.
Pertemuan tersebut digelar di halaman Kantor DPRD Kabupaten Pasuruan pada Rabu (3/9/2025), dengan dihadiri 62 mahasiswa dari HMI, PMII, GMNI, dan IMM.
Kapolres Pasuruan, AKBP Jazuli Dani Iriawan, memastikan kegiatan ini berjalan kondusif dan menjadi ruang dialog demokratis.
“Kami mengapresiasi mahasiswa yang menyampaikan aspirasi secara tertib. Kegiatan ini adalah bentuk dinamika demokrasi yang harus kita hargai bersama,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, masing-masing organisasi mahasiswa memaparkan persoalan yang tengah dihadapi masyarakat. Ketua GMNI Pasuruan, Dandy Aulia Rahman, menegaskan aksi mereka berorientasi pada aspirasi rakyat.
“Gerakan Cipayung Pasuruan kami pastikan damai dan tidak ada pihak luar yang menunggangi. Kami mendesak perbaikan layanan kesehatan, sebab pelayanan BPJS masih sering kalah cepat dibanding pelayanan umum,” jelasnya.
Isu minimnya pelibatan mahasiswa dalam proses legislasi juga disampaikan Ketua PMII Pasuruan, Ainur Rofiq. Ia meminta pemerintah segera menangani kekeringan di Kecamatan Lumbang dan mendorong percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset.
Fatkhurohim dari HMI menyoroti dampak eksploitasi sumber daya alam secara ilegal.
“Tambang ilegal merusak lingkungan dan mengancam pembangunan berkelanjutan. Kami mendesak pemerintah segera menghentikannya dan melakukan revisi tata ruang wilayah dengan memperhatikan pendidikan serta lapangan kerja,” tegasnya.
Ketua IMM Pasuruan, Arif Yanuar, juga mengangkat isu lingkungan dan penyalahgunaan narkoba. Menurutnya, beberapa desa masih kekurangan sistem pengelolaan sampah, sementara peredaran narkoba membutuhkan penanganan berbasis komunitas.
Perwakilan PMII, Azizah, turut menyoroti meningkatnya kasus kekerasan seksual.
“Dalam tiga bulan pertama 2025, ada 30 kasus kekerasan seksual yang tercatat. Kami mendesak pembentukan Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) yang melibatkan mahasiswa serta tokoh masyarakat,” tuturnya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Bupati Pasuruan H. M. Rusdi Sutedjo menyampaikan rencana konkrit pemerintah daerah.
“Masalah kekurangan air di Lumbang akan ditangani tahun ini dengan anggaran Rp60–80 miliar. Tahun depan, seluruh Puskesmas akan beroperasi penuh 24 jam untuk meningkatkan pelayanan kesehatan,” ujarnya.
Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, H. Samsul Hidayat, menegaskan pihaknya siap menindaklanjuti tuntutan mahasiswa.
“Suara mahasiswa merupakan representasi masyarakat. Kami akan mengawal rekomendasi ini di tingkat daerah maupun nasional,” tegasnya.
Pertemuan tersebut diakhiri dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara mahasiswa dan Forkopimda. Massa kemudian membubarkan diri secara damai, sementara aparat kepolisian tetap bersiaga hingga kegiatan selesai untuk memastikan keamanan tetap terjaga.
(mal/kuh)
Tinggalkan Balasan