PASURUAN, KLIKNEWS.co.id – Suasana di Ruang Isyana, Komplek Kantor Bupati Pasuruan, mendadak lebih tegang dari biasanya. Puluhan warga dari berbagai wilayah datang melakukan audiensi untuk menyampaikan keresahan mereka mengenai tata kelola aset daerah yang dinilai jauh dari optimal. Rabu (26/11/2025) siang.
Begitu pertemuan dibuka, warga langsung menyorot sejumlah aset pemerintah yang dianggap terbengkalai maupun dikelola tidak sesuai aturan.
Perwakilan warga, Edy, menjadi salah satu yang pertama berbicara. Dengan nada tegas ia menyinggung kondisi aset di wilayah barat Pasuruan, khususnya area sekitar Terminal Pandaan.
“Banyak aset pemkab yang seolah-olah jadi milik pribadi. Ada ruko, ada bengkel, tapi tidak jelas siapa yang mengelola,” ujarnya di hadapan Bupati Rusdi Sutejo.
Ia menegaskan, Pemkab Pasuruan harus bertindak konkrit agar aset negara tidak terus-menerus dimanfaatkan pihak tertentu tanpa kejelasan. “Pemkab harus mengawasi, bukan membiarkan begitu saja,” tambahnya.
Keluhan serupa datang dari perwakilan warga wilayah timur yang menilai kawasan Banyu Biru dan Ranu Grati kurang mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah.
Sementara itu, Edy kembali menyoroti area Bangil, mulai dari Stadion Pogar hingga Plaza Bangil yang dinilai memerlukan penataan ulang. Bahkan warga menyebut adanya bangunan di Plaza Bangil yang sudah keluar sertifikat hak milik tanpa proses yang jelas.
Tak berhenti di situ, tokoh masyarakat Lujeng Sudarto turut memberikan masukan agar Pemkab segera melakukan inventarisasi menyeluruh.
“Kami minta inspektorat turun audit. Kalau ada yang bandel, harus ada pendampingan hukum,” tegasnya. Ia juga mendorong kerja sama lebih intens antara pemkab dan kejaksaan untuk mempercepat penanganan persoalan aset di lapangan.
Dari sisi pelaku usaha, Hartadi mengeluhkan pengelolaan aset oleh pihak ketiga yang kerap menyulitkan UMKM untuk menyewa ruang usaha. Menurutnya, penataan ulang mutlak diperlukan agar para pelaku usaha kecil tidak terbebani biaya sewa tinggi.
Setelah mendengarkan seluruh aspirasi, Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo memberikan tanggapan tegas. Ia memastikan pemerintah daerah tidak tinggal diam dan telah menyiapkan langkah strategis, termasuk digitalisasi aset pada tahun depan untuk meningkatkan transparansi.
Beberapa aset yang sebelumnya dikelola pihak ketiga, kata Rusdi, juga sudah ditarik kembali ke pemkab, termasuk aset di Jeladri. “Kalau kerjanya tidak beres ya kita pindahkan. Aset ini harus benar-benar ditangani dengan baik,” tegasnya disambut anggukan warga.
Rusdi sapaan akrabnya turut menjelaskan, bahwa pembangunan tahun ini terdampak penurunan dana transfer sebesar Rp600 miliar. Meski begitu, pendataan ulang aset tetap menjadi prioritas utama agar seluruh fasilitas dapat kembali bermanfaat bagi masyarakat.
Bupati Rusdi memastikan, bahwa pemkab akan lebih ketat dalam urusan pemakaian aset pemerintah. “Semua yang ingin memakai aset harus melalui mekanisme sewa resmi. Tidak ada pengecualian,” ujarnya menandaskan komitmen penertiban tersebut.
(mal/emil)
Tinggalkan Balasan