JAKARTA, KLIKNEWS.CO.ID – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, resmi melantik 59 pejabat eselon II di lingkungan Pemprov DKI Jakarta pada Rabu (7/5/2025) di Balai Agung, Balai Kota.
Pelantikan tersebut mengacu pada Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 6419/B-BM.02.01/SD/K/2025 tanggal 27 April 2025, Nomor 6680/B-BM.02.01/SD/K/2025 tanggal 2 Mei 2025, dan Nomor 04092/R-AK.02.03/SD/K/2025. Selain itu, proses juga didasari Surat Ketua DPRD DKI Nomor 365/KG.04, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.3.3-2195 Tahun 2025, serta Keputusan Gubernur Nomor 385 Tahun 2025.
Secara resmi, pengisian jabatan ini bertujuan memperkuat pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik. Proses seleksi melibatkan BKN dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), mengacu pada UU Nomor 10 Tahun 2016, dan diklaim berbasis integritas, kompetensi, serta kemampuan adaptasi pejabat terhadap kebutuhan masyarakat.
Namun, di balik pelantikan tersebut, muncul dugaan skandal yang menyeret salah satu pimpinan DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan berinisial IM dan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta berinisial MM. Keduanya diduga berkolaborasi meloloskan sekitar 20 orang “orang dekat” ke jabatan eselon II periode ini, tanpa sepengetahuan Gubernur Pramono Anung.
Informasi ini diungkap oleh seorang ASN di Kedeputian Gubernur Bidang Industri, Perdagangan, dan Transportasi, berinisial SW, kepada wartawan, Senin (11/8/2025). Menurut SW, data tersebut diperolehnya dari empat anggota DPRD DKI yang juga kader PDI Perjuangan, berinisial IDM, PN, PS, dan MS.
Lebih lanjut, SW menyebut bahwa langkah IM dilakukan atas arahan kekasihnya berinisial DDY, dengan bantuan orang dekat DDY berinisial HMT. HMT disebut bertugas sebagai “operator” yang mengatur proyek bersama para pejabat yang diloloskan. Bahkan, IM dikabarkan kerap memanggil kepala dinas, direktur utama BUMD DKI, hingga kontraktor, untuk mengatur proyek di ruang kerjanya.
Selain itu, staf Gubernur berinisial UDN dan WSN disebut sering terlihat mendatangi ruangan Sekda MM maupun ruang kerja IM. SW juga menuding IM mendapat “backup” dari pimpinan KPK periode sekarang untuk menekan sejumlah pejabat, kepala dinas, dan direksi BUMD agar menuruti perintahnya.
“Mereka sudah menyiapkan langkah untuk menaruh orang-orangnya di eselon III dan IV pada pelantikan berikutnya, terutama jabatan camat, lurah, dan dinas teknis. Pak Gubernur Pramono harus hati-hati agar tidak kecolongan lagi,” ujar SW.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari IM maupun Sekda DKI Jakarta Marullah Matali terkait tuduhan ini.
(M9/mal/kuh)
Tinggalkan Balasan