PASURUAN, KalikNews.Co.id – Ketua Aliansi Jurnalis Pasuruan Bersatu (AJPB) Henry Sulfianto menyampaikan keprihatinan serius terkait dugaan temuan makanan basi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Bangil. Ia menegaskan persoalan ini tidak boleh dianggap ringan karena menyangkut keselamatan siswa sebagai penerima manfaat program pemerintah.
Pernyataan itu muncul setelah seorang siswa MI Miftahul Anwar, Kelurahan Kalianyar, mengadu langsung kepada dirinya terkait sup yang diterima dalam kondisi basi dan tidak layak dikonsumsi. Menurutnya, laporan tersebut tidak bisa dipandang sebagai kejadian sepele karena berpotensi berdampak pada kesehatan penerima program.
Informasi yang sama juga disampaikan narasumber lain yang menyebut sedikitnya tiga menu diduga bermasalah, yakni Tahu Bali, Tahu Mayones, telur, hingga sup yang terasa kecut. Ia menambahkan temuan berulang seperti ini menunjukkan perlunya evaluasi serius terhadap standar distribusi makanan di lapangan.
Menindaklanjuti laporan tersebut, tim AJPB mendatangi dapur SPPG Kali Anyar. Namun saat tiba di lokasi, Ketua SPPG tidak berada di tempat. Awak media hanya ditemui petugas bernama Andre yang menyampaikan Ketua SPPG, Fanani, telah pulang.
Saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, Fanani tidak menjawab langsung soal dugaan makanan basi dan justru menyoroti teknis konsumsi makanan oleh siswa.
“Sama bapak untuk siswa dan guru. Pertanyaannya sekarang, untuk yang siswa dimakan di tempat atau dibawa pulang? Kami menganjurkan makan di tempat. Karena namanya makanan ada batas waktu makannya,” tulis Fanani.
Berbeda dengan pernyataan tersebut, Koordinator Wilayah MBG, Aisyah, justru mengakui adanya temuan makanan kecut pada menu “3B”.
“Iya pak, dari 3B ada yang kecut, ada yang tidak. Untuk yang 3B terkonfirmasi memang ada yang basi dan kecut,” ujarnya.
Namun Fanani selaku Ketua SPPG Taruna Jaya membantah adanya persoalan kualitas makanan sebagaimana disebutkan dalam temuan lapangan.
“Tidak ada permasalahan seperti yang ditemukan. Semuanya baik-baik saja, termasuk yang ada di siswa MI Miftahul Anwar,” tegasnya.
Menanggapi perbedaan keterangan tersebut, Henry menyatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan agar segera dilakukan pengecekan langsung bersama Koordinator Wilayah MBG Pasuruan. Ia menegaskan langkah ini penting untuk memastikan kondisi sebenarnya di lapangan.
Lebih lanjut, ia juga menyoroti sulitnya komunikasi langsung dengan Koordinator Wilayah MBG yang dinilai menghambat proses klarifikasi terbuka.
“Komunikasi dengan Koordinator Wilayah sangat sulit. Hanya lewat WhatsApp saja. Kami ingin konfirmasi langsung juga tidak bisa karena tidak ada kantor koordinator wilayah yang jelas,” ungkapnya.
Menurutnya, persoalan ini harus segera ditindaklanjuti agar tidak menimbulkan dampak lebih luas bagi penerima program.
“Intinya kami tidak ingin sampai terjadi keracunan massal, baik pada siswa maupun ibu hamil dan menyusui sebagai penerima program. Ini harus segera ditindaklanjuti secara serius,” tegasnya. (mal/tim)
Tinggalkan Balasan