PASURUAN, KLIKNEWS – Beberapa Aktivis yang tergabung dalam Persatuan Organisasi Rakyat untuk Transparansi & Advokasi Lingkungan (PORTAL), menggelar diskusi terkait aktifitas pertambangan yang merusak alam dan tidak memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar lokasi pertambangan.
Terlebih lagi, lokasi tambang yang belum memiliki Ijin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP), yang hingga saat ini belum tersentuh oleh APH. Meski sudah dilayangkan laporan dimana terdapat sekitar 52 lokasi area pertambangan yang belum memiliki IUJP dan tersebar di Kabupaten Pasuruan sebanyak 41 titik, dan 11 titik berada di wilayah hukum Polresta Pasuruan.
Lujeng Sudarto, Direktur Pus@ka yang menjadi koordinator PORTAL memaparkan, bahwa tidak ada keseriusan APH untuk melakukan penindakan terhadap aktifitas tambang tersebut.
Ia menganalisa, APH tersandera oleh pihak yang berkepentingan pada usaha pertambangan. Sehingga, meski sudah dilayangkan laporan baik itu di Polres Pasuruan maupun Polresta tidak ada progresnya.
“Tidak ada progres sama sekali, baik di Polres Pasuruan maupun di Polres Kota. Saya analisis APH tersandera oleh pihak-pihak berkepentingan dalam usaha tambang ini,” ungkapnya.
Tidak adanya progres yang terlihat dari pihak APH atas laporannya. Lujeng bersama Aktivis LSM lainnya berniat untuk menanyakan kembali perkembangan hukum atas laporannya terkait 52 titik lokasi tambang yang ada di Pasuruan.
Senada dengan Direktur Pus@ka, Wahyu Nugroho, Aktivis Bang Jo juga mengungkapkan, rasa kecewanya terhadap kinerja APH. Wahyu menilai, bahwa APH melempem dalam menangani laporannya terkait ijin tambang yang banyak tidak dikantongi para pengusaha.
“APH di Pasuruan saya anggap melempem, karena lambatnya penanganan atas laporan tambang diduga ilegal,” jelasnya.
Menurut Wahyu, kekecewaan itu muncul lantaran tidak selarasnya dampak lingkungan akibat tambang, kesejahteraan masyarakat, dan besarnya perputaran uang dalam bisnis pertambangan yang tidak tahu kemana keuntungannya mengalir. (Mal/Ayb/Red)
